Hubungan Islam dan kekuasaan

Oleh Departemen Kajian dan Keilmuan

Agama dan kekuasaan merupakan dua hal yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Agama membawa seperangkat nilai yang mengatur bagaimana manusia bertindak, sementara kekuasaan memiliki kemampuan dalam menentukan arah kebijakan dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

Islam datang tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah dalam aspek ibadah saja, tetapi ia hadir membawa nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan bersama. Maka Islam menjadikan kekuasaan tidak berdiri di ruang yang bebas nilai, kekuasaan membawa amanah dan tanggung jawab. Bahkan tujuan pokok kepemimpinan dalam Islam itu sendiri ialah memperbaiki agama umat.

Namun dalam praktiknya, banyak penguasa menggunakan Islam hanya sebagai simbol untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, mereka menjadikan Islam sebagai narasi untuk membentuk citra. Jika sudah begini, apabila Islam dan kekuasaan disandingkan, sebenarnya siapa yang sedang bercermin kepada siapa?.

Al-Qur’an menegaskan:

“وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat ini memberikan gambaran bahwa kekuasaan dalam perspektif Islam memiliki dimensi moral. Nilai-nilai Islam menjadi standar untuk menilai dan mengoreksi kekuasaan. Dari sinilah, Islam semestinya menjadi kompas yang menunjukkan arah bagi kekuasaan, bukan sebaliknya, kekuasaan menentukan bagaimana Islam digunakan untuk membenarkan dirinya, bertindak cherry picking dengan hanya mengambil dalil yang mendukung kepentingannya sendiri.

Menilai dan Mengkritik Penguasa

Cara melihat apakah penguasa benar-benar menampilkan wajah Islam dengan jujur atau hanya sekedar citra, tidak berhenti pada identitas, simbol, narasi, ataupun kedekatannya dengan tokoh agama. Hal yang seharusnya menjadi perhatian ialah bagaimana ia menetapkan kebijakan dan dampak nyata dari kebijakan tersebut. Masyarakat perlu melihat siapa yang diuntungkan dan sejauh mana kemaslahatan yang dihasilkan, serta apakah kebijakan tersebut dijalankan secara adil.

Lalu, bagaimana dengan kritik terhadap penguasa?

Islam memandang bahwa seorang pemimpin tidak luput dari kesalahan. Karena itu, memberikan kritik kepada pemimpin pada dasarnya diperbolehkan dan dianjurkan sebagai salah satu bentuk amar ma’ruf nahi munkar, bahkan bisa menjadi wajib ketika terdapat kemungkaran yang nyata dan merugikan masyarakat. Kritik memang terkadang dipandang negatif, tetapi perlu diingat bahwa kritik tidak selalu buruk, tetapi juga bentuk kepedulian untuk membenahi sisi buruk.

Kritik perlu disampaikan dengan etika dan batasan yang menjadikannya tetap fokus pada esensi utamanya. Tentu Islam tidak akan luput dari hal krusial ini, menyampaikan kritik dengan bahasa santun dan membangun, menyalurkan aspirasi melalui jalur yang tepat, terstruktur, tidak anarkis, tidak mencela pun menjatuhkan kehormatan seseorang, dan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Wajah Islam dalam kekuasaan baik melalui simbol maupun kebijakan, sejatinya dapat berjalan beriringan. Tidak hanya berhenti pada membangun narasi, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata yang adil. Seorang penyair berkata:

“الملك بالدين يبقى، والدين بالملك يقوى”

“Kekuasaan yang bersanding dengan agama akan bertahan, dan agama yang bersanding dengan kekuasaan akan semakin kuat dan kokoh.” 

Pada akhirnya, yang perlu dibangun bukan sekedar kehadiran simbol Islam dalam kekuasaan, tetapi bagaimana nilai Islam benar-benar menjadi cermin yang memandu kekuasaan. Maka, mari terus belajar dan bersikap kritis, agar dakwah dan kekuasaan dapat menjadi dua pilar yang saling menguatkan dalam upaya memperbaiki umat. Wallahu A’lam.